Marwan Batubara : SBY Layak Dimakzulkan

Direktuf Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyatakan bahwa Yudhoyono layak dimakzulkan mengingat pemerintahan yang dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono bisa dikatakan gagal akibat keputusannya di bidang energi dan mineral.

“Lihat saja mulai dari soal Cepu, kemudian berlanjut ke Newmont, kenapa bukan BUMN? Kemudian berlanjut lagi ke masalah Donggi Senoro. Ke depan ini ada dua yang besar, Natuna kemudian Inalum,” terangnya saat dihubungi Seruu.com , Rabu (06/04).

Marwan yang hari ini memaparkan betapa pentingnya pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola Blok Migas West Madura off-Shore (WMO) dalam diskusi terbuka di DPR RI, menyatakan kebijakan buruk pemerintahan Yudhoyono tersebut yang membuat ia menjadi layak untuk dimakzulkan. Namun Marwan juga melihat upaya tersebut tidak akan mudah dilangsungkan mengingat dukungan asing yang cukup besar terhadap pemerintahan Yudhoyono.

” SBY yah saya kira layak untuk dimakzulkan cuma mekanismenya saja. Karena memang dia banyak didukung oleh asing, terlihat dari banyaknya perusahaan asing yang berhasil didatangkan untuk menjarah kekayaan alam kita,” terang Marwan lagi.

Marwan melanjutkan bahwa apa yang disampaikan oleh banyak pihak ada benarnya. Ia sendiri menilai bahwa Yudhoyono telah melanggar konstitusi. “Secara konstitusi dia melanggar pasal 33. Belum lagi soal Century misalnya. Century kan negara dirugikan, karena tidak ada proses hukum. Itu kan akhirnya dibarter. Ya kita yang menjadi korban yang tersandera, sumber daya alam kita, rakyat kita,” tandas Marwan.

Menurut Marwan jika benar pemerintah memiliki komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dan tunduk pada konstitusi maka sebaiknya pemerintah mendahulukan Pertamina sebagai perusahaan negara dalam mengelola kekayaan alam di bumi Indonesia. “Saya kira kalau memang punya komitmen Pertamina saja bisa. Jangan ada Exxon, jangan ada Total dan lainnya, persoalannya terletak pada komitmen,” tegasnya.
Terkait dengan WMO Madura Marwan mengatakan, saat ini publik perlu tahu kontrak dan potensi Blok WMO. Blok ini terletak di perairan Jawa Timur dan Madura dengan luas wilayah 6460 km2. Modus kontrak adalah production sharing contract dengan pemegang saham Pertamina sebanyak 50 persen, China National Offshore Oil Corporation sebanyak 25 persen, dan Kodeco Korea sebanyak 25 persen. Namun, meskpiun Pertamina memegang saham terbanyak, operator malah diserahkan pada Kodeco.

“Mengapa pemerintah bersikap demikian? Adakah oknum pejabat dan pengusaha yang sedang berburu rente di WMO? Hal ini perlu dijelaskan oleh SBY-Boediono,” pungkas Marwan.

sumber : http://www.seruu.com/index.php/2011040646507/utama/politik/marwan-batubara-sby-layak-dimakzulkan-46507/menu-id-690.html