Fenomena itulah yang terjadi dalam pro kontra pembangunan gedung baru DPR. Sejak awal, rencana tersebut memang sudah ditentang sejumlah orang, bahkan anggota Dewan sendiri. Namun entah kenapa, proyek yang menghabiskan anggaran hingga angka triliun rupiah tersebut tetap berjalan.
Informasi terakhir, harga per meter persegi pembangunan gedung baru DPR Rp 7,2 juta. Dengan hitungan tersebut berarti biaya satu ruang anggota DPR seluas 111,1 meter persegi mencapai Rp 800 juta.
"Soal gedung baru DPR, seharusnya DPR dengarkan dengan hati rakyat, bukan dengan hatinya sendiri. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa mayoritas rakyat tidak setuju gedung mewah anggota DPR itu dipaksakan pembangunannya sekarang," kata anggota Komisi III, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Sabtu (26/3/2011).
Menurut politisi Gerindra ini, sejak awal pembangunan gedung tersebut sudah bermasalah. Mulai dari wacana kemiringan 8 derajat yang tidak terbukti hingga kabar sudah disetujui BURT tahun sebelumnya.
"Yang semuanya ternyata tidak benar. Belum lagi soal besarnya biaya membangun gedung ini, mulai dari Rp 1,8 triliun, Rp 1,6 triliun, Rp 1,5 triliun, Rp 1,3 triliun, yang semuanya membuat rakyat semakin tidak percaya," sambungnya.
Bagi Martin, penentuan biaya pembangunan gedung sepertinya dilakukan main-main. Hal ini akan dipandang buruk oleh masyarakat dan lagi-lagi menjadi sorotan negatif.
Karena itu, dia meminta agar DPR menunda dulu pembangunan gedung. Fokus pada peningkatan kinerja dirasa lebih penting.
"Kalau kinerja DPR sudah semakin baik, diapresiasi positif oleh rakyat, barulah berpikir untuk meningkatkan fasilitas pelayanannya. Saya kira rakyatpun akan mendukungnya. Sekarang dalam kasus pembangunan gedung baru DPR ini, perasaan, harapan atau hati rakyat berbanding terbalik dengan hati dan semangat DPR yang bertekad untuk membangun gedung anggota DPR ini," tukasnya.
Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/03/26/064043/1601695/10/tidak-semua-anggota-dpr-setuju-dengan-ruang-kerja-rp-800-juta?n991101605
Tidak ada komentar:
Posting Komentar